TopPDF PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PREDIKSI BELANJA DAERAH (BD) (Studi Kasus Pada Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur Tahun Anggaran 2005-2007). dikompilasi oleh 123dok.com Akuntansianggaran teknis adalah akuntansi anggaran yang jangka waktunya pendek, misalnya untuk periode 1 bulan. Pada bisnis kecil, seperti gerai kopi misalnya, maka pemilik bisnis bisa membuat akuntansi anggaran untuk belanja, produksi, dan aktivitas yang akan dilakukan gerai kopi tersebut selama 1 bulan. Akuntansi Anggaran Strategis Home Detil Berita; Format Anggaran Terpadu, Menghilangkan Tumpang Tindih 13 Oktober 2012. Anggito Abimanyu. Kompas, 13 Mei 2004. MINGGU yang lalu pemerintah telah mengusulkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 dengan menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS kekurangan dalan anggaran belanja. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS anggaran belanja dalam keadaan kekurangan. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk p55pfS. SISTEM penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN masih bermasalah. Antara perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan masih belum terintegrasi dengan baik sehingga hasil yang diperoleh masih jauh dari yang diharapkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengambil contoh dalam hal pengelolaan anggaran untuk pendidikan. Indonesia termasuk salah satu negara yang berkomitmen penuh meng-alokasikan sebagian besar anggaran untuk menyokong aspek pendidikan di berbagai wilayah. Jika mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat ketentuan alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Namun, hasil yang diperoleh tidak sebaik seperti yang diterima negara tetangga seperti Vietnam yang juga mengalokasikan porsi anggaran serupa. "Alokasi anggaran pendidikan 20% itu hasilnya menge naskan. Indonesia dan Vietnam sama-sama punya komitmen membelanjakan 20% untuk pendidikan. Tapi dari skor math, science, dan membaca, posisi Indonesia di PISA Programme for International Student Assesment berada di urutan 52 dari 65 negara, sedangkan Vietnam urutan 8," ujar Sri dalam gelaran Budget Day di Kementerian Keuangan, kemarin. Dengan lugas dia mengatakan jajaran Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara semestinya tertohok sebab capaian tersebut menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan anggaran pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Contoh ketidakefektifan pengganggaran juga ditemukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo mengatakan pihaknya masih menemukan adanya kementerian dan lembaga yang mendanai fungsi kewenang-an daerah. "Misalnya dalam fungsi kesehatan, perlindung-an sosial dan perumahan berikut fasilitas umum," ujar Budiarso. Di sisi lain, alokasi transfer ke daerah dan dana desa TKDD pun melesat tajam. Dalam APBN Perubahan 2017, TKDD tercatat Rp 755,9 triliun dan kemudian meningkat menjadi Rp 766,2 triliun dalam APBN 2018. "Kenaikan dari belanja APBD dan TKDD tidak diikuti pengelolaan anggaran yang efektif. Seperti belanja pegawai di daerah jauh lebih besar dari porsi belanja modal. Perbandingannya itu 36,8% belanja pegawai dan belanja modal 20%," papar Budiarso yang mengungkapkan belanja daerah masih banyak yang bergantung pada dana alokasi khusus DAK. Dorong sinergi Guna mengefektifkan penggunaan anggaran yang ada, Sri Mulyani mendorong tiga direktorat jenderal ditjen di Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Perbendaharaan, untuk bersinergi menghasilkan perencanaan, alokasi, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang berkualitas. "Saya ingin semua memiliki bekal dasar nilai dan sikap yang sama sebagai pengelola keuangan negara," tegasnya. Sri Mulyani menyebutkan sinergi tersebut berarti bahwa keseluruhan rantai siklus pengelolaan keuangan negara harus saling sama kuat. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelapor-an anggaran harus dipikirkan dalam porsi yang sama. "Biasanya tenaga sudah habis untuk alokasi sehingga tidak ada tenaga untuk analisis. Kualitas anggaran seperti ini tidak baik," tandas Sri Mulyani. E-1 JAKARTA - Sepanjang 2018, belanja pegawai masih menjadi jenis belanja yang paling dominan dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Kementerian Keuangan Kemenkeu, dari total belanja dari 542 daerah yang mencapai triliun, 35,6% dari anggaran tersebut direalisasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp410,6 proporsi, belanja pegawai turun dibandingkan dengan 2017 yang mengambil porsi sebesar 36,9% dari belanja daerah yaitu Rp405 demikian, belanja barang dan jasa pada 2018 justru mengalami peningkatan proporsi dari 21,3% atau 233,9 triliun pada 2017 menjadi 23,5% pada 2018 dengan nominal mencapai Rp270,6 triliun. Belanja modal, yang secara definitif merupakan komponen belanja langsung yang menghasilkan aset tetap, secara proporsi justru mengalami 2017, belanja modal mengambil porsi sebesar 20,2% atau Rp221,7 triliun dari belanja daerah. Memasuki 2018, porsi belanja modal mengalami penurunan menjadi 19,4%, meski nominalnya meningkat menjadi Rp223,6 sisi pendapatan, dapat dilihat bahwa dana perimbangan masih memiliki porsi terbesar selaku sumber pendapatan daerah pada APBD DJPK menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki porsi sebesar 60,9% atau 666,7 triliun dari keseluruhan pendapatan daerah yang mencapai asli daerah PAD sendiri hanya memiliki porsi sebesar 24,6% dari keseluruhan pendapatan lalu, Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun menyampaikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah masih tinggi. Namun, pada satu sisi kinerja antardaerah masih belum merata."Permasalahan lainnya adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta yang terpenting adalah integritas," lanjut, alokasi anggaran transfer ke daerah terus meningkat dari 19,2% pada 1990 menjadi 34,5% pada laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2018, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp697,93 triliun dengan dana perimbangan mencapai Rp668,64 rangka meningkatkan pemanfaatan, Sri Mulyani mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti belanja lain pihak, Dirjen DJPK Kemenkeu Astera Primanto Bhakti pun mengakui bahwa belanja pegawai di daerah cukup tinggi. "Bukan mendominasi, tapi jumlahnya masih relatif besar," katanya kepada Jumat 19/7/2019.Lebih lanjut, Bhakti mengungkapkan pihaknya terus mendorong perbaikan pengelolaan APBD melalui persyaratan penyaluran yang dikaitkan dengan realisasi Dana Alokasi Khusus DAK Fisik. Realisasi DAK Fisik diharapkan menjadi aset yang produktif bagi pada Peraturan DJPK No. 6/2018, diatur bahwa daerah harus mencapai serapan dana tertentu sebagai syarat pencairan DAK mencairkan DAK Fisik tahap II, daerah harus merealisasikan paling sedikit 75%.Pencairan DAK Fisik tahap III, daerah perlu merealisasikan 90% dari dana yang telah diterima dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II paling sedikit mencapai 70%.Selain pemantauan realisasi DAK Fisik, daerah pun bisa dikenai sanksi apabila pemerintah daerah tidak merealisasikan belanja-belanja yang diwajibkan."Kami juga melakukan pembinaan melalui program internship dan secondment bagi daerah yang masih kurang baik dalam pengelolaan anggaran," kata Bhakti. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini apbd Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

kekurangan dalam anggaran belanja