pendidikan tinggi yang paling dibutuhkan. Arah Kebijakan Pertama: Kebijakan pemerintah harus memfasilitasi ekspansi sektor pendidikan tinggi sambil meningkatkan kualitas dan relevansi di setiap tingkatan. Kebijakan sebaiknya tidak hanya memperluas akses, tetapi juga menciptakan kondisi yang memajukan mutu berbagai penyedia layanan pendidikan Berdasarkan penjelasan diatas, menurut saya kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tersebut dapat dikatakan adil dan tidak adil sesuai Pancasila karena kebijakan tersebut memiliki dua sisi, yaitu pemberatasan wabah Covid-19 yang sangat baik dan sisi lain memperlemah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Kebijakan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 4. Keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai asas untuk mencapai mufakat. Sehingga banyak masyarakat dirugikan. 5. Masyarakat yang kurang bisa menghormati peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. 6. Demonstrasi dilakukan tanpa melapor pihak berwajib. 7. Kecurangan terhadap pemilu yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi kuantitas. 8. Soal pihak yang mengabaikan Pancasila, Bamsoet mengemukakan survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda terhadap responden milenial dari 34 provinsi. Hasil survei itu mencatat, hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka. 9l5blj.

kebijakan pemerintah yang tidak sesuai pancasila